KUDUS — Centininews.id | Program penebaran 15.000 ekor bibit ikan nila di aliran sungai kawasan perkantoran Mejobo, Kabupaten Kudus, menuai kritik tajam dari aktivis dan pemerhati kebijakan publik. Program yang digagas Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pertanian itu dinilai tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dan terkesan sekadar kegiatan seremonial.
Aktivis Kudus sekaligus pemerhati kebijakan publik, Sholeh Isman, menilai penebaran ikan nila di sungai bukan langkah strategis dalam membangun sektor perikanan maupun menjaga lingkungan hidup.
“Ini kebijakan yang sangat dangkal. Sungai itu punya fungsi utama sebagai saluran air, pengendali banjir, irigasi pertanian, serta habitat ekosistem alami. Kalau dijadikan lokasi tebar ikan tanpa kajian ilmiah, itu menunjukkan lemahnya perencanaan, (15/5)” tegasnya.
Sholeh juga menyoroti pemilihan ikan nila yang bukan spesies asli perairan Indonesia. Menurutnya, pemerintah seharusnya memahami dampak ekologis sebelum menjalankan program yang menyangkut lingkungan sungai.
“Jangan asal tebar demi terlihat ada kegiatan. Ikan nila itu spesies introduksi yang bisa mengganggu keseimbangan ikan lokal. Pemerintah jangan berpikir pendek hanya untuk kepentingan dokumentasi,” katanya.
Dalam kritiknya, Sholeh secara khusus menyentil kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus yang dianggap kurang memiliki konsep matang dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
“Kepala dinas jangan hanya sibuk membuat kegiatan yang menyenangkan pimpinan. Harusnya punya gagasan besar dan solusi nyata. Kalau cuma tebar ikan di sungai lalu selesai foto-foto, masyarakat juga bisa menilai kualitas kebijakannya,” sindirnya tajam.
Ia bahkan menilai program tersebut terkesan hanya dilakukan agar mendapat perhatian dari pimpinan daerah.
“Jangan sampai kegiatan seperti ini sekadar asal Bapak Bupati senang melihat ada aktivitas. Yang dibutuhkan rakyat itu kebijakan yang berdampak, bukan acara simbolik sesaat,” lanjutnya.
Menurut Sholeh, apabila pemerintah serius ingin mengembangkan sektor perikanan air tawar, maka langkah yang lebih tepat adalah membangun sentra budidaya, membantu kolam masyarakat, memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pemasaran hasil panen.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi sungai di Kudus yang masih menghadapi persoalan limbah dan pencemaran. Menurutnya, pemerintah semestinya fokus lebih dulu pada pemulihan kualitas lingkungan sungai sebelum menjalankan program penebaran ikan.
“Sungainya masih banyak masalah, kualitas air belum tentu sehat, tapi malah dijadikan lokasi seremoni tebar ikan. Ini yang membuat publik bertanya, sebenarnya orientasi programnya untuk lingkungan atau pencitraan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus terkait kritik yang dilontarkan terhadap program penebaran 15 ribu bibit ikan nila di kawasan perkantoran Mejobo tersebut.(SB)
