KUDUS – Centininews.id | Aktivis pemerhati kebijakan publik Kabupaten Kudus, Soleh Isman, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran publikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Kritik tersebut disampaikan saat dirinya ditemui awak media Centini News di salah satu angkringan kawasan GOR Kudus, Sabtu (16/5/2026).
Pria yang akrab disapa Soleh Kliwir itu menilai pola distribusi anggaran publikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus belum mencerminkan asas keadilan dan keterbukaan bagi seluruh media.
Menurutnya, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan publikasi dan pemberitaan terkesan hanya mengakomodasi pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
“Saya melihat Kominfo gagal menjadi ‘bapak’ yang baik bagi seluruh media. Paket-paket kegiatan pemberitaan yang bersumber dari APBD justru lebih banyak dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan,” tegas Soleh saat ditemui awak media.
Ia menilai persoalan tersebut tidak lagi sekadar menyangkut komunikasi antara pemerintah dan media, melainkan sudah mengarah pada dugaan ketimpangan dalam pengelolaan kewenangan anggaran publikasi.
Soleh menegaskan, anggaran publikasi yang berasal dari uang rakyat semestinya digunakan secara profesional, proporsional, dan transparan untuk kepentingan edukasi publik, bukan menjadi instrumen kepentingan segelintir pihak.
“Media memiliki fungsi kontrol sosial. Maka jangan sampai anggaran publikasi justru dipakai dengan pola pilih kasih. Semua harus terbuka dan profesional,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik plotting anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kapasitas, legalitas, maupun jangkauan media penerima kerja sama publikasi.
Sebagai bentuk keseriusan, Soleh mengaku tengah melakukan kajian terhadap rincian penggunaan anggaran publikasi dan iklan di lingkungan Diskominfo Kudus. Ia bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
“Jangan taburkan angin kalau tidak ingin menuai badai. Kami tidak akan tinggal diam apabila ada perilaku menyimpang dalam penggunaan kewenangan yang hanya menguntungkan orang-orang tertentu di sekitar pejabat Kominfo,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan sorotan yang disampaikan aktivis tersebut.(SB)
