KUDUS – Centininews.id | SMP 2 Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali mengambil langkah pembatasan kuota peserta didik baru pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas pembelajaran di tengah krisis tenaga pendidik akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun serta keterbatasan ruang kelas di lingkungan sekolah.
Kepala SMP 2 Mejobo, Abu Sofyan, mengatakan bahwa pada PPDB tahun ini pihak sekolah hanya membuka delapan rombongan belajar (rombel) untuk kelas VII. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan angkatan sebelumnya yang masih memiliki sembilan kelas paralel.
“Untuk PPDB tahun ini kami terpaksa kembali mengurangi kuota kelas 7 menjadi delapan kelas. Penyebab utamanya karena banyak guru yang pensiun dan ruang kelas yang ada sudah penuh terpakai. Lahan sekolah juga sudah tidak memungkinkan untuk penambahan gedung baru,” ujarnya saat diwawancarai Media Cantini, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi sekolah negeri di daerah. Di satu sisi, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMP 2 Mejobo masih cukup tinggi. Namun di sisi lain, kemampuan sekolah dalam menyediakan tenaga pengajar dan sarana belajar semakin terbatas.
Saat ini jumlah siswa di SMP 2 Mejobo mendekati 900 peserta didik. Kelas VIII dan IX masing-masing masih terdiri dari sembilan rombel, sedangkan untuk siswa baru harus dikurangi demi menyesuaikan kapasitas guru yang tersedia.
Larangan Rekrut Guru Honorer
Krisis tenaga pendidik di SMP 2 Mejobo semakin terasa karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang melarang sekolah negeri merekrut guru honorer baru secara mandiri.
Akibatnya, sekolah harus melakukan penyesuaian internal agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Abu Sofyan menjelaskan, kekurangan guru sementara ditutupi dengan pembagian jam mengajar kepada guru yang masih aktif. Bahkan sebagian besar guru kini mengajar melebihi batas ideal jam pelajaran.
“Sesuai aturan dari pusat kami tidak diperbolehkan mengambil guru honorer baru. Jadi kami harus taat pada kebijakan tersebut. Akhirnya untuk mata pelajaran yang kehilangan guru, diampu oleh guru yang ada. Rata-rata guru di sini justru kelebihan jam mengajar dari standar minimal 24 jam,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera membuka formasi guru melalui jalur resmi seperti PPPK maupun CPNS agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri dapat terpenuhi secara bertahap.
Tetap Diminati Meski Langganan Banjir
Di tengah keterbatasan fasilitas dan persoalan tenaga pengajar, SMP 2 Mejobo tetap menjadi salah satu sekolah yang diminati masyarakat sekitar. Meski demikian, sekolah ini juga memiliki tantangan geografis karena berada di kawasan yang kerap terdampak banjir musiman.
Tahun 2026 ini, banjir bahkan sempat berlangsung cukup lama hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Sekolah terpaksa menerapkan pembelajaran daring selama lebih dari satu minggu akibat genangan air yang belum surut.
“SMP 2 Mejobo memang cukup dikenal dengan banjir tahunannya. Tahun ini banjirnya cukup lama sampai pembelajaran harus daring lebih dari seminggu. Biasanya hanya satu atau dua hari surut, tetapi kali ini sempat surut lalu datang lagi,” ungkapnya.
Pihak sekolah berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi jangka panjang, baik dalam pemenuhan tenaga guru maupun penanganan infrastruktur kawasan rawan banjir agar kegiatan pendidikan tidak terus terganggu setiap musim penghujan.
Dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi, SMP 2 Mejobo tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Mejobo dan sekitarnya.(Muslim)
